M O T I V A S I

A.    Pengertian motivasi

Motivasi berkaitan erat dengan beberapa aspek yang biasanya terkandung berbagai hal yaitu keinginan, harapan, kebutuhan tujuan, sasaran, dorongan dan insentif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu motif adalah keadaan psikologis yang mendorong, mengaktifkan dan menggerakkan. Motif itulah yang mengarahkan dan menyalurkan prilaku, sikap dan tindak-tanduk seseorang yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi masing-masing anggota organisasi yang bersangkutan.

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan Publik selalu mencakup ketiga aspek utama, yakni Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni melakukan evaluasi terhadap Kebijakan mengenai Pembinaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan, maka perlu pula dijelaskan mengenai pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.

DEMOKRASI DAN DEVOLUSI

A.    Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu istilah telah memiliki sejarah yang panjang bahkan dapat mulai ditelusuri jauh ke belakang. Konsep ini dikenal pertama kali dalam praktek negara-kota Yunani dan Athena (450 SM dan 350 SM). Pada tahun 431 SM, Periscle, seorang negarawan ternama dari Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria : (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; serta (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual (Macridis, 1983  dalam Fatah, 2000 : 6). Definisi ini dapat disebut sebagai definisi demokrasi klasik.

KONSEP ORGANISASI

A.    Pengertian Organisasi

Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” yang berarti alat, bagian, anggota atau badan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) organisasi adalah kesatuan (susunan) yang terdiri atas bagian-bagian (orang) dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu; kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa ahli mengungkapkan defenisi organisasi sebagai berikut :

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Kualitas sumber daya manusia agar sejalan dengan konteks pembangunan dan perkembangan masyarakat, arahnya diorientasikan secara profesional bahkan lebih jauh lagi dikaitkan pada perkembangan globalisasi.

Pendekatan sumber daya manusia menurut Davis dan Newstrom (1990:13-14) adalah:

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Dalam memahami konsep kebijakan publik (public policy), dipandang perlu untuk mempertanyakan, apa saja yang telah tercakup di dalamnya, karena kegiatan pemerintah mencakup seluruh aspek kehidupan warga masyarakat. Kebijakan publik pada dasarnya meliputi keseluruhan aspek kehidupan baik yang bersifat memberikan pelayanan, melakukan pengaturan mendistribusikan apa saja yang menjadi harta benda dan kekayaan negara, menggali sumber daya alam untuk memobilisasi dana untuk negara, melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kegiatan pembuatan kebijaksanaan mencakup beberapa hal seperti dikemukakan oleh Rasyid dkk (2002:239) yaitu :

MAKNA DAN FUNGSI PEMERINTAHAN

Pemerintah  adalah bagian dari negara, seperti banyak tercantum dalam teori mengenai negara, unsur-unsur suatu negara umumnya terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan. Seringkali  pula unsur ini ditambah  dengan unsur tujuan negara. Dengan  kumpulan unsur-unsur negara seperti ini menjadi jelas  bahwa pemerintah adalah alat  atau sarana untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, makna pemerintah dan pemerintahan akan banyak tergantung dari isi tujuan negara dan cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan  tujuan negara tersebut. Dalam negara yang tujuannya didasarkan  pada faham kedaulatan negara atau kepentingan  penguasa semata-mata, maka dapat diharapkan pemerintahannya akan dilakukan dengan cara-cara yang cenderung otoriter. Sebaliknya, dalam negara yang tujuannya berpijak pada faham kedaulatan rakyat, maka pemerintahannya cenderung akan berlangsung dengan cara-cara yang demokratis. Dalam konteks itu, menurut Plato (dalam Hamdi, 2002 : 2) bahwa “negara dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan  kebaikan bagi warga negara secara keseluruhan”. Machiavelli (dalam Hamdi, 2002 : 2) menyatakan bahwa “negara menjadi suatu wahana bagi warga negara untuk memperoleh kebajikan sosial dari perdamaian dan memperoleh kebebasan dari serangan pribadi”. Selain itu juga Hobbes (dalam Hamdi, 2002 : 2) menyatakan bahwa “negara juga merupakan bentuk kontrak sosial, baik untuk menghindari hidup yang kasar dan keji”.

            Tujuan untuk menjadikan negara sebagai sarana sekaligus penjamin terwujudnya kebajikan dan ketertiban sosial tersebut membuat David Hume (dalam Hamdi, 2002 : 2) bahwa negara dan pemerintahan adalah persoalan  “kenyamanan”. Menurutnya orang-orang lebih suka keadaan tertib dari pada keadaan kacau, dan mereka akan memberikan  hampir semua hal bagi terwujudnya keadaan tertib tersebut. Dengan pemikiran itu, negara meskipun  dibentuk oleh warga negara akan diikuti oleh semua warga negara sebagai acuan nilai dan kekuasaan. Warga negara memerintah, dan pada gilirannya diperintah.